More

    Unsyiah Hentikan Pemeriksaan Swab Mandiri

    Laboratorium Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (FK Unsyiah) mulai hari ini, Selasa (6/10/2020), resmi menghentikan pemeriksaan swab mandiri di laboratorium tersebut. Akan tetapi, pemeriksaan swab yang sifatnya merupakan hasil kerja sama antara Unsyiah dengan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota (pemkab/pemko) di Aceh yang sudah digalang selama ini dan pemeriksaan terhadap pasien suspek/probable Covid-19 (gratis) tetap dilanjutkan.

    Hal itu disampaikan Manajer Operasional Laboratorium Penyakit Infeksi FK Unsyiah, dr Ichsan MSc kepada Serambinews.com di Banda Aceh, Selasa siang. Penghentian layanan pemeriksaan swab mandiri itu, kata Ichsan, sebagai imbas dari keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 0202/l/3713/2020 pada 5 Oktober 2020.

    Dalam SE tersebut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Prof Dr dr Abdul Kadir Sp THT-KL (K)-MARS menegaskan bahwa batasan tarif tertinggi dalam pelayanan pemeriksaan real time polymerase chain reaction (RT-PCR) oleh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pengambilan swab, adalah Rp 900.000. Diatur juga bahwa batasan tarif tertinggi tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan atas permintaan sendiri (mandiri).

    Ichsan menilai, tarif tertinggi biaya pemeriksaan swab secara mandiri itu, tidak rasional untuk Aceh yang berada di ujung paling barat Indonesia. Ongkos barang apa pun yang dikirim ke Aceh, baik melalui darat, udara, maupun laut lebih mahal dibanding ke provinsi lain di Pulau Sumatra.

    Selain itu, selama ini Unsyiah mematok tarif Rp 1.500.000 untuk pemeriksaan swab mandiri. Dalam tarif tersebut pun sudah termasuk biaya pembelian reagen dan bahan habis pakai (BHP) lainnya, termasuk honor atau upah laboran yang memeriksa sampel swab.

    “Untuk menjamin akurasi dan hasil pemeriksaan berkualitas, selama ini Unsyiah membeli reagen dan BHP dengan kualitas terbaik,” kata Ichsan.

    Kalaupun ada keuntungan dari hasil pemeriksaan swab itu selama ini  digunakan Unsyiah untuk meningkatkan kualitas layanan dan penambahan kapasitas pemeriksaan. Belum lagi margin yang tipis itu harus dikurangi dengan biaya operasional laboratorium, seperti beban biaya listrik, air PDAM, penanganan sampah infeksius secara khusus, desinfeksi dan sterilisasi berkala, serta security.

    “Jadi, kalau kita utamakan kualitas dan akurasi, tarif (Rp 900.000) ini tidak rasional. Namun, kita bisa capai ini dengan membeli kit dan bahan habis pakai murahan.

    Selama ini Laboratorium Unsyiah menggunakan BHP terbaik buatan Jerman, bisa dilakukan penyesuaian harga dengan memesan BHP buatan China yang jauh lebih murah. Risikonya, ya lebih kontaminasi dan akurasinya tidak sebaik yang sekarang,” kata Ichsan.

    Dosen FK Unsyiah ini juga beranalogi secara sederhana dengan menyebut nasi goreng sebagai contoh.

    “Di Banda Aceh anggaplah ada dua orang yang hendak beli nasi goreng. Yang  satu beli nasi goreng Daus pakai kambing muda seharga 40.000 rupiah per porsi. Yang satu lagi beli nasi goreng juga, tapi di pinggir jalan, pakai telur dadar hanya 12.000 rupiah per porsi. Nah, sama-sama dapat makan nasi goreng, tapi rasa dan kualitasnya pasti beda kan?” kata Ichsan.

    Menurut Ichsan, pihak Unsyiah bisa saja turun ke tarif Rp 900.000, tapi dengan dua catatan. Pertama, stok bahan habis pakai (BHP) yang sudah telanjur dibeli sebelum SE itu keluar harus dihabiskan dulu dengan harga lama.

    “Soalnya, BHP yang kita pakai di lab Unsyiah kualitas terbaik yang ada di pasar,” kata Ichsan.

    Jika stok BHP itu kini digunakan untuk swab tarif baru (Rp 900.000), maka Unsyiah akan menanggung beban selisih harga yang sangat tinggi dan itu tentu saja mengganggu operasional laboratorium.

    “Syarat kedua, kita bisa ikut tarif baru pemerintah dengan menurunkan kualitas dan akurasi hasil pemeriksaan dengan risiko kontaminasi. Artinya, bisa kita buat alakadarnya, tetapi masyarakat juga harus bisa menerima kondisi ini,” kata Ichsan.

     “Nah, sehubungan dengan keluarnya SE ini, mulai hari ini kita stop sementara pemeriksaan swab mandiri. Sedangkan pemeriksaan pasien suspek/probable rujukan dari rumah sakit yang gratis (reagen ditanggung oleh pemerintah pusat dan BHP + operasional oleh Unsyiah) serta pemeriksaan swab kerja sama dengan pemko dan pemkab tetap berjalan seperti biasa,” demikian Ichsan. []

    Berita Terbaru

    Balitbangkes Pusat: Akurasi Lab Infeksi USK 100%

    Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pusat  (Balitbangkes) Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan laporan hasil uji konfirmasi laboratorium untuk...

    Tim Satgas Covid-19 USK Kunjungi Walikota Banda Aceh

    Tim Satuan Tugas Covid-19 Universitas Syiah Kuala melakukan kunjungan ke Pendopo Walikota Banda Aceh. Tim Satgas Covid-19 USK ini dipimpin oleh Rektor...

    Kasus Covid-19 masih Tinggi, Unsyiah Perpanjang Kuliah Daring

    Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng memutuskan untuk memperpanjang kegiatan perkuliahan daring di Unsyiah sampai bulan Desember 2020. ...

    Unsyiah Kumpulkan Peneliti Dunia di ICVAES Bahas Solusi Covid-19

    Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala menyelenggarakan konferensi 2nd International Conference on Veterinary, Animal, and Environmental Sciences (ICVAES 2020)  yang menghadirkan para ilmuwan atau ahli one...

    Rektor Unsyiah: Aceh Perlu Batasi Aktivitas demi Cegah Penyebaran Covid-19

    Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng mengatakan pemerintah Aceh perlu menerapkan aturan tegas yaitu membatasi aktivitas di luar...

    Info Terkait

    Leave A Reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox